Sistem Bonus Picu Kebangkrutan dan Krisis Global

WASHINGTON, RABU - Para eksekutif korporasi keuangan global kini menjadi sasaran kritik. Ke depan, sejumlah negara mencanangkan pembenahan gaji, bonus, bahkan perilaku para eksekutif. Hal itu sudah ditegaskan Menteri Keuangan Amerika Serikat Henry Paulson, Selasa (14/10) di Washington. Isu serupa dibahas gencar di Uni Eropa, Australia, dan sejumlah negara lain. Krisis keuangan global yang terjadi sekarang dinilai berawal dari kecerobohan para eksekutif menjalankan bisnis.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon, Rabu (15/10) di New York, menegaskan agar perilaku eksekutif diatur. Hal ini mengemuka karena perilaku buruk para eksekutif telah memaksa pemerintahan sejumlah negara memberikan dana talangan kepada korporasi yang bertumbangan di tangan para eksekutif tersebut. Para eksekutif seperti berlomba-lomba memperkaya diri dengan membagikan bonus di antara sesama eksekutif. Hal itu berlangsung di tengah bolongnya keuangan perusahaan karena terjebak bisnis berisiko dalam jumlah triliun dollar AS. Risiko ini, antara lain, terlihat dari maraknya penerbitan obligasi oleh korporasi untuk dikucurkan sektor bisnis berisiko, seperti sektor perumahan AS. Makin tinggi omzet penjualan obligasi, makin tinggi bonus. Kapitalisme ekstrem Perilaku eksekutif seperti itu telah mengemuka dan memunculkan amarah para pemimpin. Di Canberra, Australia, Rabu, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menuduh Wall Street gagal total dalam hal corporate governance (pengelolaan korporasi). Wall Street adalah juga julukan bagi korporasi AS, kaliber internasional, yang menjadi episentrum krisis keuangan global. Rudd menuding sistem kapitalisme ekstrem di balik krisis keuangan global, yang menggoyang dunia dan melahirkan kepanikan luar biasa pasar uang. Kini, muncul fenomena di mana para investor tidak percaya lagi kepada penasihat investasi mereka. Juga terjadi sikap saling tidak percaya di antara sesama eksekutif perusahaan. Rudd mengatakan, kegagalan sektor keuangan terjadi karena standar yang aman dalam pengucuran pinjaman tidak diindahkan, manajemen risiko tidak diperhatikan. ”Faktanya, sistem pengelolaan perusahaan menopang keserakahan, tetapi mengabaikan integritas sistem keuangan. Kegagalan ini tidak saja terjadi pada perusahaan kecil, tetapi pada Wall Street, pilar sistem keuangan global,” katanya. Sistem bonus dan malus Dari Frankfurt, Jerman, muncul berita bahwa sistem penggajian para eksekutif telah menjadi salah satu pemicu krisis keuangan global. ”Para bos di industri keuangan seharusnya dihukum dengan pengurangan gaji jika mereka menyebabkan kehancuran perusahaan karena menjalankan bisnis yang diwarnai dengan risiko berlebihan,” demikian proposal yang diajukan Center for Financial Studies (CFS), yang memaparkan hasil studi di markas mereka di Frankfurt. CFS didukung 120 lembaga global, seperti bank, perusahaan asuransi, sektor industri, dan lembaga pemerintahan. Presiden CFS Otmar Issing adalah mantan ekonom senior di Bank Sentral Eropa. CFS menyimpulkan, sistem pemberian bonus yang berlaku selama ini membuat para eksekutif malah dirangsang menjalankan bisnis berisiko tinggi. Namun, di sisi lain, jika keputusan mereka soal bisnis telah menyebabkan munculnya risiko, demikian CFS, para eksekutif itu tidak mendapatkan hukuman. ”Adalah penting untuk mengubah sistem bonus dengan menghidupkan sistem bonus/malus. Hal ini akan bisa merangsang eksekutif menghindari bisnis berisiko tinggi,” demikian isi proposal CFS yang disiapkan Guenter Franke dan Jan Pieter Krahnen dalam tulisan berjudul ”Sekuritisasi Masa Depan”. Sistem bonus/malus merujuk pada kelayakan pemberian bonus jika kinerja keuangan perusahaan baik dan pemberian hukuman (berupa pengurangan gaji) jika para eksekutif berbuat salah. Malus berarti buruh, bonus berarti baik dalam bahasa Latin. Dengan sistem sekarang yang tanpa hukuman, para eksekutif akan mendapatkan bonus jika berhasil menjual produk investasi kepada nasabah, investor perseorangan, dan kelembagaan, seperti dana pensiun. Lepas dari buruknya kualitas produk investasi yang mereka tawarkan, para eksekutif akan mendapatkan bonus yang makin besar jika penjualan produk investasi itu meningkat. Reformasi IMF Krahnen mengatakan, kini bonus sebaiknya hanya bisa diberikan jika kinerja keuangan perusahaan relatif baik. ”Kami kira ke depan penting untuk memperlihatkan kepada para investor soal keberadaan insentif dan disinsentif. Ini perlu untuk menjaga perilaku para eksekutif. Hingga sekarang, perhatian ke arah itu tidak ada,” kata Krahnen, yang juga profesor keuangan dari Universitas Frankfurt. Di Brussels, Belgia, Rabu, PM Inggris Gordon Brown juga menegaskan agar Dana Moneter Internasional (IMF) ditata ulang. Ini penting agar IMF makin berperan kuat dalam penataan sektor keuangan global. ”Ini penting agar ke depan krisis serupa tidak lagi terulang. IMF harus diubah sehingga keberadaannya pas dengan kondisi terkini dunia modern,” kata Brown setelah bertemu dengan Presiden Uni Eropa Jose Manuel Barroso. Brown mengatakan, posisi dan keberadaan IMF tak lagi memadai dengan persoalan sekarang. Ia juga menyerukan pentingnya penyusunan sebuah sistem, yang bisa memberikan sinyal akan munculnya bahaya dalam perekonomian global. (REUTERS/AP/AFP/MON) MON Sumber : Kompas Cetak